NKRINOW- Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2022 di Hotel Borubodur hari ini, Jum’at (02/12), Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau (Kepri), Akhmad Ma’ruf Maulana meminta pemerintah hadir memberi ruang kepada pengusaha daerah, khususnya untuk memenuhi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk menggarap sektor seperti pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek strategis pemerintah.
Didepan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ma’ruf menyinggung bahwa selama ini Kadin daerah hanya menjadi penonton. “Selama ini apapun yang pak Luhut sampaikan tidak menyentuh ke Kadin -Kadin daerah. Kami hanya jadi penonton. Sudilah pemerintah memberi previledge ke pengusaha daerah supaya Kadin ini bukan ‘Anin’ dan ‘Arsjad’ saja. Kami ingin muncul ‘Bakrie-Bakrie’ baru di daerah,” sebut Ma’ruf yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.
Sebelumnya, pada pidato yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan PT Pertamina (Persero) masih menggunakan pipa-pipa impor untuk sejumlah proyek minyak dan gas bumi.
“Pertamina paling banyak masalah pipa, itu saya bilang sama si Nicke, Nicke kau jangan macam-macam kau, pokoknya pakai barang dalam negeri, jangan kau karang-karang, kami sudah tau itu, kadang-kadang hs code-nya diubah-ubah, kau jangan macam-macam gitu lah, kita tidak bodoh-bodoh banget, kau paham kau itu,” ungkap Luhut di Hotel Borubodur, Jumat (02/12).
Menurut Luhut, UMKM adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah masa sulit saat ini. Untuk itu, dia menilai jika potensi yang besar tersebut dapat ditangkap oleh pengusaha dalam negeri maka ekonomi Indonesia akan semakin kokoh. “Kita bayangkan kita cari investasi US$2–3 miliar dolar setengah mati, ini dari kantong kiri kantong kanan, kalau tadi kita buka sekarang kalau hs code dari seluruh kementerian kita buka jadi satu,” ungkapnya.
Luhut mengungkapkan, pihaknya akan mengundang Kadin pada pekan depan untuk menggelar pertemuan dengan Kemenko Marves dan LKPP untuk membuka data pengadaan barang dan jasa yang tengah dibutuhkan untuk dapat dipasok oleh produsen dalam negeri. “Rp1.200 triliun ada itu di kesehatan, di Kementerian Pertahanan, ada di kementerian mana saja ada. Dengan LKPP bisa tandan tangan MoU karena nanti kalau mau ecatalog tidak perlu tender, ini momentum yang bagus dan presiden memberikan instruksi yang clear untuk itu,” jelasnya.