NKRINOW- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.
Hal itu ia sampaikan saat ditanya Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (07/12).
“Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya nggak ada,” ujar pria yang akrab disapa Buwas saat melakukan pemaparan di RDP Komisi IV.
Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?,” tanya Ansy. “Iya,” jawab Buwas singkat.
Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.
“Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun, tentu dengan variasi harga bergantung lokasi,” jelas Batara melalui keterangan resmi, Rabu (30/11) lalu.
Buwas mengatakan pihaknya menerima data produksi beras yang bisa diserap Bulog sebesar 600 ribu ton dari Kementan. Namun, Bulog tidak menemukan beras sebanyak tersebut.
“Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana gitu, karena barangnya memang enggak ada. Kalau ada kan saya beli,” ujar Buwas. Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.