NKRI NOW
Berita Politik

PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi, NasDem: Itu Hak Presiden!

NKRINOW- Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mendesak Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Karena menurut PDIP dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12).

Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi. “Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai kebijakan impor beras ini merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Djarot menilai harus ada evaluasi terhadap menteri-menteri terkait. Menanggapi hal itu, Politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, reshuffle adalah hak preogrativ Presiden dan PDIP maupun Djarot sebaiknya tidak asal bunyi (asbun).

Irma menuturkan, dua menteri dari NasDem adalah orang-orang berprestasi. “Reshufle adalah hak prerogative presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun! Karena faktanya 2 Menteri Nasdem yang dminta dievaluasi adalah menteri yang punya prestasi!,” kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12).

 

Related posts

Ketum Golkar Airlangga Hartarto Imbaukan Politik Santun, Pengamat: Kokohkan Nilai Kebangsaan

Mediaku

Bareskrim Ringkus 6 Tersangka di Kasus IMEI Ilegal

Mediaku

Presiden Jokowi Buka Suara Terkait Penghapusan Daya Listrik 450 VA: Tidak Ada

Mediaku

BMKG Catat Potensi Hujan di 24 Wilayah, Minggu 18 September 2022

Mediaku

Kader-kader Hengkang dari PSI, Ini Tanggapan Grace Natalie

Mediaku

Kemendagri Ungkap Investasi Rp1.000 Triliun Alami Kendala, Ini Penyebabnya

Mediaku