NKRI NOW
Berita Nasional

Kapolri Tegas Minta Hilangkan Setoran dari Bawahan ke Atasan di Polri

NKRINOW- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal langsung mencopot anggota Polri yang terbukti melakukan atau menerima setoran. Sigit mengatakan adanya setoran membuat terjadinya pungli di Korps Bhayangkara.

Listyo juga meminta agar seluruh jajarannya untuk menghilangkan hal-hal yang berpotensi menjadi alasan untuk melakukan pungli ataupun menyerahkan setoran ke atasan.

“Kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan,” ujar Listyo dikutip dari Instagram resminya @Listyosigitprabowo, Senin (24/10).

Listyo juga menegaskan tidak ingin lagi mendengar ada anggota Polri yang sedang sekolah namun dipungut biaya. Selain itu dirinya juga telah menugaskan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Wahyu Widada untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait hal tersebut.

Lebih lanjut, Sigit meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pengawasan ketat. Ia memastikan, setiap pihak yang terlibat melakukan pungli akan dicopot.

“Itu saya minta propam betul-betul awasi, saya masih mendengar hal-hal seperti itu, kalau masih ada saya turunkan Propam langsung saya copot. Tolong ini menjadi perhatian,” ujar dia. “Dan ini sudah saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya tolong tangkap, laporkan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dalam pengarahan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) di 34 Polda dan Polres jajarannya, Listyo mengimbau agar hal tersebut juga dilakukan di tingkat wilayah.

Ia mengingatkan, agar petinggi Polri memberikan penilaian yang objektif terhadap terkait prestasi anggota, kemudian mengusulkan mereka naik jabatan.

“Tolong di Polda, di Polres lakukan hal yang sama, tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar, tidak ada untuk supaya seseorang untuk sekolah harus bayar. Hilangkan hal-hal yang seperti itu,” tuturnya.

Related posts

DPR RI Firman Minta BPOM-Kemenkes Buat Regulasi Ancaman Bahaya Vape Liquid

Mediaku

KPK Akan Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang Suka Pamer Harta

Mediaku

Bawaslu Pastikan Patroli Cegah Politik Uang Terus Dilakukan

Mediaku

KPK Akan Lapor Soal 134 Pegawai Pajak Punya Saham ke Kemenkeu

Mediaku

BPOM Akhirnya Melarang Susu Kental Diseduh atau Diminum, Kenapa?

admin

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp 21,86 Triliun untuk Persiapan Pemilu 2024

Mediaku